Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia Tinggal Selangkah Lagi, Benny Rhamdani Sepakat.
Saiful Ketua Umum DPP Aspataki.
Jakarta, Aspatakichannel.com - Malaysia dan Indonesia diharapkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor Domistik pada minggu pertama Februari 2022. Menteri Sumber Daya Manusia Datuk Seri M Saravanan mengatakan kedua negara diharapkan untuk menandatangani MoU pada 7 atau 8 Februari di lokasi yang akan ditentukan oleh Pemerintah Indonesia.
Ia mengatakan, beberapa hal yang perlu dikaji secara detail antara lain biaya mendatangkan PMI dan syarat-syarat lain yang diminta pemerintah Indonesia
Saat ini pendekatan Kuala Lumpur, kami ingin mengontrol harga (biaya pendatangkan setiap PMI) yang totalnya antara RM10.000 hingga RM15.000, termasuk biaya retribusi dan karantina.
“Saya menghadapi masalah besar dengan pemerintah Indonesia karena mereka meminta Malaysia untuk menghapus langkah mempekerjakan pembantu yang melibatkan (orang Indonesia) yang masuk (Malaysia) sebagai turis. Kami memiliki pendekatan yaitu, setiap orang Indonesia yang datang ke Malaysia sebagai turis. wisatawan dapat mengajukan permohonan izin kerja. "Pemerintah Indonesia menganggap ini kerja paksa (jadi mereka) meminta saya untuk menghapus sistem ini sebelum menandatangani perjanjian,"
Dari Jakarta, Saiful Ketua Umum DPP Aspataki yang selalu mengikuti perkembangan persiapan penandatangan Kesepahaman MoU Indonesia dengan Malaysia sangat berharap pada tanggal 7 atau 8 Februari 2022 MoU dapat ditandatangani kedua negara di Jakarta.
Sementara Ayub Basalamah Ketum Apjati di Bidakara Jakarta kepada Aspatakichannel.com menjelaskan sependapat dengan harapan Gus Iful sapaan sehari hari Saiful Ketua Umum Aspataki, kata Ayub
"Dengan diselesaikanya beberapa tahapan pembahasan Draft Rancangan MoU antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia diharapkan informasi penandatanganan MoU benar benar dilaksanakan tanggal 7, 8 Februari 2022", ujar Ayub Basalamah
Kembali menurut Saiful, penandatanganan MoU Indonesia dan Malaysia benar benar diharapkan dapat membuka penempatan PMI resmi ke Malaysia semua sektor, kata Saiful.
Termasuk sektor Penempatan Ladang Sawit agar mendapatkan prioritas pertama khusus nya saudara saudara kita yang di NTB agar kedua pemerintah memaksimalkan untuk dibuka usai MoU ditandatangani, kata Saiful.
"Cukup banyak Warga Indonesia yang mati tenggelam atau menjadi korban perdangan manusia karena nekat memasuki Malaysia ingin bekerja secara Ilegal, ujar Saiful.
"Pemerintah Indonesia harus memanfaatkan moment ini untuk mengurangi pengiriman PMI Ilegal, begitu juga dengan Malaysia agar tidak lagi menerima PMI Ilegal", ujar Saiful.
"Saiful meminta Kuala Lumpur dapat mentaati apa yang telah disepakati dengan pemerintah Indonesia", kata Saiful
Kepala BP2MI Benny Rhamdani Sepakat
Pada pertemuan tanggal 10 Januari 2022 di kantor BP2MI Jakarta, untuk kepentingan yang lebih besar, Saiful berharap dukungan dari Kepala BP2MI Benny Rhamdani atas rencana MoU Indonesia Malaysia pada 7, 8 bulan depan, apalagi Malaysia telah melaksanakan zero cost, artinya cukup diatur gaji minimal, akomodasi, lembur/cuti dan tidak perlu ada cost structure seperti proses penempatan PMI ke Taiwan sebagaimana diinginkan oleh Aspataki dan Apjati, kata Saiful.
Rendra Setiawan Direktur Bina P2MI Kemnaker RI yang selama ini sangat aktif terlibat pembahasan Rancangan MoU dan tehnis penempatan ketika dihubungi Aspatakichannel.com menjelaskan, hingga saat ini kami sedang mempersiapkan yang terbaik untuk persiapan penandatanganan Kesepahaman (MoU), ujarnya.
Saiful Ketum Aspataki pada acara "Selamat Pagi Malaysia" di salah satu TV di Kualalumpur