Jangan Salahkan Malaysia. Bila Gagal Berantas Mafia Pemgiriman Pekerja Migran Ilegal, Jangan Salahkan Negara Orang
JAKARTA - Ada pendapat yang mengatakan bila MoU Indonesia-Malaysia gagal dilaksanakan berarti Kemenangan mafia pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia terulang kembali.
Apabila proses resmi mudah dan murah, Ilegal ke Malaysia akan berkurang, apabila proses resmi ditutup Ilegal akan meningkat
Persyaratan buka tutup negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam UU No.18/2017 diatur sangat jelas, cara Pemerintah melindungi warga yang di luar negeri pun sangat jelas, sehingga permintaan Indonesia yang tidak akan menenpatkan PMI peladangan dan konstruksi sepanjang Malaysia tetap menerima Ilegal adalah kebijakan cukup extrim.yang sebenarnya tidak diatur dalam UU No.18/ 2017", kata Saiful Ketua Umum Aspataki.
Apakah kita memiliki kajian, apabila penempatan PMI ke Malaysia resmi dibuka pelayanan proses dipermudah maka ilegal tetap akan berjalan? Tanya Saiful.
Kegagalan indonesia mencegah pengiriman PMI ilegal ke Malaysia harus dijadikan koreksi dan jangan ditimpakan kepada pihak Malaysia, kata Saiful.
Maksimalkan Satgas TPPO BP2MI, Kemnaker,Polri dan Satgas TPPO yang dibentuk berdasarkan Perpres No.22/ 2021, ujar Saiful.
"Tutup semua pintu keluar, tutup hutan hutan, jalan jalan tikus, pagari dengan kawat berduri, kalau perlu kasih bom agar tidak ada yang keluar secara ilegal, perketat Pelabuhan dan Bandara atau kasih mereka pekerjaan maka tidak akan ada warga yang akan kerja ke luar negeri apalagi secara Ilegal", ujar Saiful.
"Kita harus belajar ke Philipina agar benar benar warganya tidak bisa berangkat Ilegal", kata Saiful.
Korversi visa dilakukan di banyak negara dan peraturan Indonesia sangat menghargai kebijakan negara lain, apalagi Malaysia dan Indonesia serumpun, tetangga terdekat, di Kalimantan saja satu pulau, banyak kesamaan, ujar Saiful.
Sebagaimana diketahui Indonesia akan hentikan penempatan PMI Peladangan dan Konstruksi apabila Malaysia tetap menerima PMI secara Ilegal, bahkan MoU yang telah disiapkan sekian lama pun bisa batal akibat Ilegal yang tetap diizinkan bekerja di Malaysia, kata Saiful.
Saiful berharap selain kebijakan extrim di atas, akan lahir kebijakan moderat agar korban korban WNI tenggelam bisa berkurang, karena penempatan resmi dibuka dan Indonesia akan meningkatkan kompetensi serta pelayanan yang lebih baik kata Saiful. #jokowidodo #PMI #luhutbinsarpanjaitan #moeldoko #retnomarsudi #idafauziyah #bennyRhamdani #fppAspataki