Aspataki Tidak Ingin Ada Penumpang Gelap Menghalangi Rencana MoU Malaysia Indonesia
Malang - Semakin dekatnya rencana penandatanganan MoU Indonesia Malaysia diharapkan tidak ada pihak pihak yang bermksud ingin menggagalkan atau menunda atau menghentikan rencana MoU tersebut.
Isu adanya pihak yang ingin menghentikan rencana MoU Malaysia Indonesia diharapkan Kementrian Tenaga Kerja, Kemenlu dan Kemenkumham tidak berubah pikiran tetap fakus pada tahapan yang telah dilalui, pembahasan pembahasan telah menyita waktu, pikiran dan biaya, kata Saiful Ketua Umum DPP Aspataki.
Penempatan PMI ke Malaysia yang telah sesuasi dengan prinsip zero cost wajib dilaksanakan apalagi Jumlah pencaker atau lowongan kerja berpendidikan di bawah SMP/SD sejak pandemi semakin naik jumlahnya, jelas di atas 65% dari jumlah pengangguran yang ada, kata Saiful.
Kasihan dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang menjadikan negara Malaysia sebagai negara favorit sangat menderita sekali sejak pemerintah Indonesia Malaysia menghentikan penempatan PMI Resmi, kata Saiful.
Kita tunggu langkah Pemerintah mensukseskan Penempatan zero cost PMI ke Malaysia dari pada Pemerintah melihat korban berjatuhan karena kapal mereka tenggelan di perairan, atau menjadi korban TPPO yang merugikan WNI, ujar Saiful.
Sekedar diketahui Kemnaker pada 24 Januari 2022 selain RDP dengan Komisi IX DPR RI dengan dua permasalahan penting juga menerima kunjungan Menteri Malaysia, sebelum penandatanganan MoU pada 7-8 di Bali, kata Saiful
Persoalan cost strucure baik menyangkut komponen biaya atau tidak ada, untuk negara yang telah melaksanakan zero cost Pemerntah RI agar tidak menjadikam permasalahan komponen biaya karena semua ditanggung calon majikan, kedua, dari sisi swasta selama bisa berjalan pasti akan dikerjakan sebaliknya meskipun ada MoU tapi bisnis penempatan tidak memungkinkan, kita juga tidak akan melaksanakan meskipun ada MoU, kata Saiful
Hasil tak menghianati usaha
