Rakornas BP2MI Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia Mendapatkan Arahan Presiden Joko Widodo
BANDUNG, ASPATAKICHANNEL.COM - BP2MI sedang mempersiapkan Rakornas besar besaran dengan Tema "Peran Negara Dalam Pencegahan Penempatan Ilegal dan Penegakan Hukum Sebagai Bentuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia", di Hotel Intercontinental Bandung pada 5 - 8 Oktober 2021 mendatang.
Saiful Mashud Ketua Umum DPP Aspataki siap memenuhi undangan Kepala BP2MI dan siap memberikan usulan serta siap diskusi aktif dengan Tim Satgas, sehingga para Pelaku Penempatan Ilegal PMI tidak hanya dijerat dengan UU No 21 tahun 2007 tentang TTPO tapi dengan KUHP, pasal tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, kata Saiful.
Dalam acara tersebut Keynote Speech dan Narasumber : Menko Polhukam RI, Prof Dr. Mohammad Mahfud MD, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Efendi, M.A.P. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jend. TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan, M.P.A. Menko Bidang Perekonomian Dr. Ir. Airlangga Hartanto, M.B.A., M.M.T., I.P.U. Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene. Menlu Retno Marsudi, S.IP, L.LM. Menaker RI, Dr. Hj.Ida Fauziyah, M.Si. Menkumham RI, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, Ph.D. Menhub RI, Ir. Budi Karya Sumadi. Menpan RB RI, H. Tjahjo Kumolo, SH. Jaksa Agung RI, Prof. Dr. ST. Burhanuddin, SH., MH. KAPOLRI, Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kepala PPATK, Dr. Dian Ediana Rae, SH., LL.M. Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. Komjen POL (Purn) Suhadi Alius, Ketua Dewan Pengarah Satgas. Marzuki Darusman, Anggota Dewan Pengarah Satgas. Zumrotin K.Susilo, Anggota Dewan Pengarah Satgas
Saat Rakornas BP2MI tersebut Saiful sangat berharap dapat mengikuti secara langsung paling tidak dengan Narasumber :
1. Ketua Komisi IX DPR RI, dengan Tema: “Efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam Menjamin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”
2. Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Tema: “Peran Kejaksaan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pendekatan Multi-Aspek dalam Penempatan PMI secara ilegal”
3. KAPOLRI dengan Tema: “Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Multi Aspek dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Sindikat Penempatan Ilegal PMI”
