MONITORING DAN EVALUASI SERTA PEMBINAAN P3MI DI JAWA TIMUR TAHUN 2019

Bedah Permenaker RI No 09/2019 dan Permenaker RI No 10/2019

BATU MALANG ( ASPATAKI CHANNEL ) Bertempat di Royal Orchid Garden Batu Malang Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur menyelenggarakan Monitoring Dan Evaluasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ( P3MI )

Diawali dengan Pembacaan Laporan Panitia yang disampaikan oleh Sugeng Lestari, yang sebelumnya hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketua Pantia melaporkan pelaksanaan acara Monitoring dan evaluasi serta pembinaan P3MI di Jawa Timur tahun 2019 di Batu semoga berjalan dengan baik, kata Sugeng.

Hadir dalam acara tersebut, Para Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota se Jawa Timur, dengan beberapa P3MI pusat dan Cabang yang ada di Jawa Timur dengan jumlah 93 ( sembilan puluh ) peserta.
Ketua Panitia menjelaskan acaranya adalah diskusi tentang Permenaker RI No 09/2019 dan Permenaker RI No 10/2019 yang akan dipresentasikan pada esok hari, ujar Sugeng.

Pembukaan acara sedianya akan dibuka oleh Kadisnakertrans Propinsi Jawa Timur namun diwakilkan oleh Kabidpenta Sunarya.

Sunarya "menjelaskan untuk narasumber besok akan hadir dari PPTKLN Kemnaker mewakili Dirjen Bina Penta, Rendra Setiawan Kasubdit Kelembagaan serta dari LP3TKI Kiyai Makruf.
Sunarya pada sambutanya meminta maaf karena Kadisnaker berhalangan hadir karena harus dipanggil Gubernur Jawa Timur.

Masih menurut Sunarya, "Tingginya pengangguran kelompok terdidik menjadi peran penyuluhan menjadi terbatas karena sulitnya lapangan kerja di Prpoinsi. Besarnya pengangguran 2018 adalah 3,99% turun 0,7% ditahun 2019 dan didominasi lulusan SMK", kata Kabid.

Dibutuhkan kerjasama dan sinergitas lintas sektoral dengan meningkatan lapangan kerja serta sinergitas Pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Kota, kata Sunarya.

Sunarya juga berharap "agar Pekerja Migran Indonesia dari Jawa Timur meningkat, khususnya formal yang saat ini 36,98% dan informal sebesar 63,02% dan mayoritas Penempatan ke Taiwan", ujarnya

Beberapa permasalahan pada masa Pra Penempatan yaitu latar belakang, pengalaman dan masih ketergantungan dengan calo atau sponsor, kata Sunarya.

Lemahnya informasi ketenagakerjaan menjadikan pekerja migran ilegal.
Kemampuan kompetensi bagi calon Pekerja Migran masih harus ditingkatkan.
Purna Tugas masih kurang edukatif sehingga kurang produktif.
Kurangnya informasi di kantong kantong PMI menjadi penghalang yang menjadikan masyarakat ikut Ilegal.

Perlindungan Satgas di Kabupaten Kota harus ditingkatkan untuk mengurangi ilegal.

Untuk kepentingan di atas, Disnaker propinsi Jatim membuat enovasi SIMPADU, pelayanan PMI yang terbaik, kata Kabid mewakili Kadisnaker Propinsi Jawa Timur ( ADM )

Bagikan Berita ini